Nabi Muhammad SAW semasa di Makkah, hanya berperan sebagai pemimpin agama. Tetapi, ketika di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin agama, juga sebagai kepala Negara. Dua fungsi tersebut diperankan oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Itu sebabnya, semasa hidupnya, beliau selain mengimami shalat juga memimpin hubungan diplomatik antar negara dan meminpin perang jika terjadi. Ringkasnya, beliau adalah pemegang otoritas tertinggi dalam bidang keagamaan dan kenegaraan. (republika.co.id)

Ketika beliau meninggal dunia, jabatannya sebagai kepala negara digantikan secara penuh oleh khalifah-khalifahnya yakni  Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan, jabatannya sebagai pemimpin agama tak diwarisi secara penuh oleh mereka, kecuali hanya sebatas sebagai mujtahid atau ulama. Artinya, dalam masalah keagamaan ini, khalifah tidak memegang otoritas penuh sebagaimana Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya sebagai mujtahid yang pendapatnya tidak berlaku secara mutlak.

Baca juga Abu Bakar ash-Shiddiq: Sang Sahabat Setia Nabi SAW

Bila pada masa Khulafaur Rasyidin, jabatan kepala negara dipimpin oleh Umara yang sekaligus Ulama, pada masa sesudahnya yakni Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tak semua Khalifah atau Umara yang juga ulama. Dalam keadaan yang semacam ini Khalifah biasanya, menjadikan ulama sebagai tempat meminta fatwa. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid terhadap Imam Malik bin Anas. Bahkan, ia pernah meminta agar kitab Fiqh al-Muwattha yang ditulis Imam Malik dijadikan sebagai salah satu kitab undang-undang bagi kekhalifahannya.

Semuanya itu mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita. Jika seorang pemimpin hanya Umara tidak ulama di setiap level kepemimpinan apa pun juga, urusan keagamaan serahkanlah kepada ahlinya. Tak ada pula tuntutan untuk dia memaksakan diri memimpin dalam urusan agama. Bagi rakyat pun seharusnya begitu pula. Tak pula pada tempatnya bila mereka “memaksa” pemimpin mereka untuk menjadi serba bisa. Seperti di Indonesia misalnya, semua yang berkenaan dengan masalah keagamaan yang membutuhkan fatwa, dapat diminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau mungkin juga ke lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas keagamaan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.
Wallahu a’lam

Nabi Muhammad SAW Sang Pemimpin Agama dan Negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *