Politik egaliterianisme adalah politik kesamaan derjad antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Orang Minangakabau selain terkenal dengan adat materilinealnya, juga terkenal dengan egaliteriannya. Egaliterian atau Egalitarianisme sendiri berarti kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Kebalikan dari politik egaliterian ini adalah politik Feodalisme. Dalam politik feodalisme ini seseorang tidak dperlakukan sama pada dimensi agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Politik egaliterianisme minangakabau dapat dilihat dari sistem pemerintahan nagari yang merupakan kesatuan tertinggi dari rakyat. Suatu nagari dipimpin oleh sejumlah penghulu yang merupakan perwakilan dari suku masing-masing. Balai atau tempat sidang yang didirikan berlantai datar, semua penghulu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Nagari menjalankan keberlangsungan pemerintahan dengan berlandasakan pada demokrasi musyawarah sebagaimana di kenal dalam falsafah “bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat”. (berdikarionline.com)

Di Minangkabau seorang pemimpin mesti mempunyai sikap kepemimpinan yang berorientasi kepada egaliterian sebagaimana disebutkan di atas. Antara lain, pertama memiliki iktikad yang baik terhadap rakyatnya sebagaimana yang dikatakan dalam falsafah adat, “lahir batin saukuran, isi kulit umpama lahir, sekata lahir dan batin, sesuai mulut dengan hati. Kedua, berilmu pengetahuan. Di Minangkabau berilmu pengetahuan itu dibagi dua. Ilmu yang diperoleh dari belajar ke alam disebut cadiak. Sedangkan berilmu yang diperoleh dari pendidikan formal disebut pandai. Ketika, mempunyai sifat sabar dan lunak lembut. Sifat ini penting dalam membuat kebijakan dan melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat.(berdikarionline.com)

Oleh sebab itu, di Minangkabau pemimpin dan rakyat senantiasa berada pada posisi yang seimbang. Pemimpin mesti tunduk kepada keputusan yang dibuat dalam masyawarah, musyawarah hendaklah bersumber kepada kebenaran, dan kebenaran itu berdiri menurut alur dan patut. Hingga, antara pemimpin dengan yang dipimpin di Minangkabau seperti tak berjarak. Dalam adagium dikatakan bahwa pemimpin itu “ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah”. Adagium ini menegasikan adanya kultus dalam kepemimpinan. Karena, posisi pemimpin hanya satu ranting saja di atas rakyat yang dipimpinnya dan selangkah saja di depan. Hingga, bila ada sesuatu yang dibuat oleh pemimpin di luar kemufakatan, pemimpin tersebut bisa saja diturunkan atau ditarik ke belakang.

Baca juga Masyarakat Minangkabau Mencari Pemimpin

Dalam politik egaliterianisme, berbeda pendapat bahkan mengkritik pemimpin bukan merupakan suatu yang tabu atau terlarang. Dalam hal ini berlaku adagium, “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah’. Hingga, tidaklah aneh sebenarnya bila kemudian dijumpai dalam sejarah tokoh-tokoh politik Minangkabau tidak takut bersebrangan atau beroposisi terhadap penguasa pada zamannya. Pada masa kolonialisme Belanda misalnya, dijumpai bagaimana Inyiak Rasul atau Abdul Karim Amarullah, dengan berani menentang Belanda mengenai ordonansi guru yang dibuat oleh pemerintah. Hal itu dilakukannya karena menurutnya Ordonansi guru yang dikeluarkan oleh Belanda terhadap guru/ulama itu merupakan suatu ancaman terhadap pengajaran dan penyebaran agama Islam (historia.id). Seperti itu pula yang dilakukan oleh Tan Malaka, sekitar tahun 1920an  juga menulis beberapa propaganda subversif untuk para kuli, dikenal sebagai Deli Spoor. Selama masa ini, dia belajar dari kemerosotan dan keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera. Ia juga berhubungan dengan ISDV dan terkadang juga menulis untuk media massa. Salah satu karya awalnya adalah “Tanah Orang Miskin”, yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan pekerja, yang dimuat di Het Vrije Woord edisi Maret 1920. Ia juga menulis mengenai penderitaan para kuli kebun teh di Sumatera Post. (satuharapan.com)

Pada masa Orde Lama tepatnya pada tahun 1956, Hatta juga mengambil posisi yang bersebrangan dengan presiden Soekarno. Beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena tidak setuju dengan politik presiden soekarno yang sudah mulai merancang jalan menuju demokrasi terpimpin dengan modal Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). (tirto.id). Langkah yang sama juga dilakukan oleh HAMKA beliau tak takut menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul ”Demokrasi Kita” yang terkenal itu, meskipun berakibat pembredelan Panji Masyarakat yang diterbitkannya. Tulisan itu berisi kritikan tajam terhadap konsep Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Bung Karno.

Secara kelembagaan, PRRI merupakan wujud politik egaliterian Minangkabau yang sangat nyata. Hingga, tidaklah tepat mengatakan PRRI sebagai sebuah pemberontakan. PRRI adalah gerakan kritis terhadap kekuasaan yang lari dari kesepakatan atau konstitusi. Keputusan Soekarno mencanangkan konsepsinya mengenai demokrasi terpimpin dengan mengikutsertakan komunis, ditambah dengan kebijakan ekonomi yang sentralistik dinilai sebagai kebijakan-kebijakan yang melenceng dari kesepakatan atau undang-undang. (republika.co.id)

Pada masa orde baru, juga dijumpai bagaimana M. Natsir  menjadi salah seorang tokoh penting pada 5 Mei 1980, dari tidak kurang dari 50 tokoh nasional menandatangani surat protes yang kemudian dibacakan di depan para anggota DPR-RI di Jakarta sepekan berselang. Isi Petisi 50 jelas, lugas, dan tentu saja berani: menggugat Presiden Soeharto lantaran telah menodai serta menyalahgunakan filosofi bangsa sekaligus dasar negara, Pancasila (tirto.id)

Pada masa reformasi sekarang ini politik egaliterianisme Minangkabau tersebut tetap berlaku. adalah bukan suatu yang tabu bagi masyarakat Minangkabau berbeda dengan pemerintah dan orang kebanyakan di daerah lain. Hal ini dapat kita lihat pada 2 kali Pilpres yang digelar yaitu pada tahun 2014 dan 2019, Jokowi mengalami kekalahan telak. Minang dianggap sebagai zona merah dalam perlohan suara Jokowi.  Adapun yang menarik adalah menjelang Pilpres 2019; Pertama, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden RI melaksanakan sholat Idul Fitri di Sumbar; Kedua, setidaknya ada 5 kali Kunjungan Kerja (Kunker) Jokowi ke Sumatera Barat, ini adalah kunjungan terbanyak yang dilakukan oleh kepala negara ke suatu daerah. Terselip harapan tentunya bagi Jokowi untuk menaklukan hati masyarakat Minang. Namun, karena egalitarianisme masyarakat minangkabau yang punya jiwa merdeka itu, tak juga terpengaruh olehnya. 

Ini mendakan bahwa masyarakat Minang selain egaliter juga memiliki karakteristik yang unik dalam menentukan pemimpin, jargon yang berkembang dalam masyarakat Minang dalam memilih pemimpin dantaranya; tokoh, takah dan tageh. Jadi menurut orang Minang, yang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan, kharisma, dan etos kerja yang kuat dalam membangun negara. Dan mungkin hal itu tak mereka temukan pada sosok Jokowi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik egilitarianisme ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik Minangkabau. wallahu a’lam

Politik Egaliterianisme Minangkabau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *